MENHAN dan MENDAGRI Dari Militer

Ada yg bilang kalo Mendagri jangnn lagi dari militer. Sekarang itu jamannya supremasi sipil, jadi pembuat kebijakan ada di tangan sipil,salah satunya dalam bidang pertahanan & stabilitas keamanan…tapi masalahnya di negeri kita ini sedikit sekali sipil yg mengerti masalah militer dan Hankam. Apakah sebaiknya Menteri Dalam Negeri TETAP dijabat oleh Purnawirawan TNI & Menteri Pertahanan KEMBALI dijabat oleh Purnawirawan TNI saja??

Menhan dan Mendagri adalah jabatan strategis..pengganti Presiden jika Presiden dan Wapres tidak ada.a.jadi harus dijabat oleh orang2 yg berpengalaman dan berkompeten dalam menjamin keamanan dan stabilitas nasional…

Ada yg bilang peran Mendagri sekarang tidak perlu dibebani dengan isu territorial..jadi tidak perlu dari kalangan TNI..wah..apakah kita benar2 sudah terjamin keamanannya?
Semangat otonomi,desentralisasi, sebenarnya malah membuat keamanan menjadi rapuh. Ambil contoh..masalah pemekaran wilayah yg bisa menimbulkan konflik dan menjadi suatu ancaman internal bagi Negara ini..disinlah peran Mendagri sangat besar untuk menjamin stabilitas nasional.

Begitu juga dengan Menhan…apa hasil yg diraih Menhan yg dijabat sipil saat ini? Kebijakan pertahanan kita khususnya mengenai Alutsista membuat kita miris…bahkan untuk Asia Tenggara saja kita kalah dg Malaysia dan Singapura..

Pemikiran orang sipil dengan militer itu beda..bagi militer NKRI adalah harga mati.…tidak ada kepentingan lain yg bisa mendikte..mereka telah disumpah untuk melindungi negara ini dengan jiwa dan raganya…bagi mereka tidak ada kata menawar ato menolak..yg ada hanya “Siap…Laksakan!!!” Mental itulah yg tidak dimiliki oleh orang sipil..meskipun orang tersebut misalnya telah belajar masalah Hankam lewat jalur akademik.

Jadi alangkah baiknya jika jabatan stategis itu tetap dijabat oleh Purnawirawan TNI..dengan sayarat pribadi yg dipilih adalah seorang Tentara Profesioanal

Akhirnya kembali kepada SBY…semoga beliau memilih menteri yg benar2 kompeten dalam bidangnya dan tidak ada intervensi dari kelompok kepentingan manapun.